Untuk Mitra Bisnis

for Business Partners

Pembukaan 

Kami berkomitmen pada Teknologi untuk Kehidupan. Komitmen semacam ini hanya dapat dipercaya jika Manajemen puncak, Karyawan, dan Mitra Bisnis kami mematuhi standar tertinggi dalam hal integritas. Kepatuhan terhadap prinsip prinsip etika, sosial, ekonomi, dan ekologi adalah prasyarat dari prinsip-prinsip perusahaan kita. Tujuan-tujuan ini tidak hanya berlaku untuk Karyawan Dräger, tetapi juga untuk semua Mitra Bisnis kita dan di seluruh rantai pasokan kita.

Kode Etik Dräger untuk Mitra Bisnis (selanjutnya disebut "Kode Etik") merupakan fondasi untuk semua kerja sama. Kode Etik ini didasarkan pada prinsip-prinsip konvensi dasar dan standar yang diakui secara internasional untuk tata kelolaperusahaan yang bertanggung jawab (lihat daftar di bawah "Referensi").

Preamble

We are committed to Technology for Life. A commitment of this nature is only credible if top Management, Employees, and our Business Partners comply with the highest possible standards when it comes to integrity. Compliance with ethical, social, economic and ecological principles is the pre-condition of our company principles. These objectives apply not only for Dräger Employees, but also for all our Business Partners and throughout our entire supply chain.  Dräger Code of Conduct for Business Partners (hereafter called the “Code of Conduct”) represents the foundation for all cooperation. It is based on the principles of fundamental conventions and internationally recognized standards for responsible corporate governance (see the list under “References”).

Aplikasi dan tujuan

Kerja sama antara Dräger dan Mitra Bisnisnya didasarkan pada budaya kepercayaan, saling menghormati, dan transparansi. Kami mengharapkan dari Mitra Bisnis kami, selain kontribusi nilai ekonomi mereka, untuk sepenuhnya mematuhi Kode Etik ini. Nilai-nilai yang dijelaskan di bawah ini adalah dasar untuk kemitraanyang erat dan berjangka panjang dengan Mitra Bisnis kita.

Untuk tujuan Kode Etik iniistilah "Mitra Bisnis" mencakup semua pihak ketiga yang bertindak untuk, atas nama, atau bersama-sama dengan Dräger. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada pemasok, konsultan, penyedia layanan, mitra penjualan, agen, perwakilan penjualan, subkontraktor, dan mitra lain yang bekerja sama dengan kami.

Application and purpose  

The cooperation between Dräger and its Business Partners is based on a culture of trust, mutual respect and transparency. We expect from our Business Partners, in addition to their economic value contribution, to be in total compliance with this Code of Conduct. The values described below are the foundation for a close and long-term partnership with our Business Partners.

For the purpose of this Code of Conduct, the term “Business Partners” shall include all third parties who act for, on behalf of, or together with Dräger. These include, but is not limited to suppliers, consultants, service providers, sales partners, agents, sales representatives, sub-contractors, and other partners we work with.

Penafian umum

Kode Etik ini berlaku sebagai tambahan dari syarat dan ketentuan kontrak yang ada. Jika terjadi konflik, aturan yang lebih ketat akan berlaku.

General disclaimer  

This Code of Conduct applies in addition to the terms and conditions of any existing contract. In the event of a conflict, the stricter rules shall apply. 

1 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Semua Mitra Usaha harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Ada kemungkinan bahwa di beberapa negara berlaku hukum dan peraturan yang lebih ketat daripada yang dalam Kode ini, dalam hal ini Mitra Usaha harus mematuhi hukum dan peraturan setempat yang lebih ketat.

1 Compliance with laws and regulations  

All Business Partners shall comply with all applicable laws and regulations in the countries where they operate. It may be possible that in some countries stricter laws and regulations apply than those set out in this Code of Conduct, in this case the Business Partner shall comply with the stricter local laws and regulations.

2 Hak asasi manusia dan praktik ketenagakerjaan

(lihat daftar di bawah "Referensi")

2 Human rights and labor practices   

(see the list under “References”)

2.1 Hak Asasi Manusia.

Mitra Bisnis kita harus menghormati dan mendukung perlindungan hak asasi manusia yang mendasar dari setiap karyawan atau kontraktor yang terkait dengan mereka dan harus mengambil semua langkah untuk menghindari penyebab, kontribusi, atau terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

2.1 Human rights.  

Our Business Partners shall respect and support the protection of the fundamental human rights of every employee or contractor associated with them and must take all measures to avoid causing, contributing or being linked to any human rights violations.

2.2 Pekerja anak.

Mitra Bisnis kita harus menolak menggunakan atau mendukung segala bentuk pekerja anak, sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi ILO dan undang-undang yang berlaku.

2.2 Child labor.  

Our Business Partners must reject using or supporting any form of child labor, as defined by ILO Conventions and applicable laws.

2.3 Kerja paksa.

Mitra Bisnis kita dilarang memanfaatkan, terlibat dalam, mentoleransi, atau memperoleh keuntungan dari segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, perbudakan, atau perdagangan manusia.

2.3 Forced labor.  

Our Business Partners are prohibited from utilizing, being involved in, tolerating or obtaining an advantage from any forms of forced or compulsory labor, slavery or human trafficking.

2.4 Kondisi kerja yang adil.

Mitra Bisnis kami harus memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan standar industri untuk memastikan kondisi kerja yang adil, termasuk dalam hal pembayaran, waktu kerja, dan pekerjaan tetap.

2.4 Fair working conditions.  

Our Business Partners shall ensure compliance with applicable laws and industry standards to ensure fair working conditions, including those on payment, working time and regular employment.

2.5 Non-diskriminasi.

Mitra Bisnis kami harus memperlakukan karyawan mereka dengan adil dan hormat serta melarang diskriminasi apa pun berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, asal kebangsaan, orientasi seksual, usia, cacat fisik atau mental, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau karakteristik pribadi lainnya.

2.5 Non-discrimination. 

Our Business Partners shall treat their employees with fairness and respect and prohibit any discrimination based on race, religion, gender, national origin, sexual orientation, age, physical or mental disability, political affiliation, union membership or any other personal characteristics.

2.6 Kesehatan dan keselamatan kerja.

Mitra Bisnis kita berkewajiban menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Peraturan dan prosedur untuk meminimalkan potensi dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan kerja harus diperkenalkan dan dikomunikasikan kepada karyawan mereka. Semua ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja harus dipatuhi.

2.6 Occupational health and safety.  

Our Business Partners are obligated to safeguard health and safety in the workplace. Rules and procedures to minimize the potential for adverse impacts on health and safety must be introduced and communicated to their employees. All applicable provisions relating to occupational health and safety have to be complied with.

2.7 Kebebasan berserikat.

Mitra Bisnis kami mengakui hak atas kebebasan berserikat dan bersama sesuai dengan hukum dan standar industri yang berlaku.

2.7 Freedom of association. 

Our Business Partners recognize the rights to freedom of association and collective bargaining in accordance with valid laws and industry standards.

2.8 Perampasan tanah.

Mitra Bisnis kami tidak terlibat dalam penggunaan atau pendudukan tanah, hutan, atau perairan yang melanggar hukum yang merupakan mata pencaharian individu atau masyarakat adat.

2.8 Land-grabbing. 

Our Business Partners do not engage in the unlawful use or occupation of land, forests or waters that are the livelihoods of individuals or indigenous communities.

2.9 Pasukan keamanan.

Mitra Bisnis kami memberikan perhatian khusus pada ketaatan terhadap hak asasi manusia yang disebutkan di atas ketika bekerja sama dengan aparat keamanan.

2.9 Security forces. 

Our Business Partners pay particular attention to the observance of the above-mentioned human rights when cooperating with security forces.

3 Persaingan yang adil

Keterbukaan dan transparansi adalah kunci kredibilitas dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Oleh karena itu, Dräger dan Mitra Bisnisnya bertindak sebagai pelaku pasar yang adil dan bertanggung jawab, terutama dengan mematuhi aturan berikut.

3 Fair competition  

Openness and transparency are key to credibility and trust in business relations. Dräger and its Business Partners therefore act as fair and responsible market participants, particularly observing the following rules.

3.1 Anti-korupsi.

Mitra Bisnis kita tidak akan mentolerir perilaku korupsi, segala bentuk atau upaya korupsiatau pengaruh ilegal lainnya terhadap keputusan bisnis.

Dilarang secara langsung (atau tidak langsung) menawarkan, memberikan, meminta, menerima, atau menerima manfaat yang tidak patut dalam bentuk apa pun dari pejabat publik, Mitra Bisnis, atau pihak ketiga mana pun. Mitra Bisnis diharapkan untuk melakukan uji tuntas yang wajar untuk mencegah dan mendeteksi korupsi dalam semua pengaturan bisnis.

Kehati-hatian khusus diperlukan terkait hadiah, undangan, keramahtamahan, donasi, sponsor, dan hibah. Instrumen-instrumen ini harus mematuhi hukum yang berlaku dan tidak boleh memberikan pengaruh yang tidak patut terhadap bisnis, terlepas dari kepatutannya.

Larangan korupsi juga berlaku untuk apa yang disebut "uang pelicin" (yaitu pembayaran yang tidak patut kepada pejabat publik untuk mempercepat atau mengamankan pelaksanaan tugas rutin pemerintah).

3.1 Anti-corruption.  

Our Business Partners shall not tolerate any corrupt behavior, any form or attempt of corruption or any other illegal influence on business decisions. 

It is forbidden to directly (or indirectly) offer, grant, demand, accept or receive improper benefits in any form from any public official, Business Partner or third party. Business Partners are expected to conduct reasonable due diligence to prevent and detect corruption in all business arrangements.

Special caution is required regarding gifts, invitations, hospitality, donations, sponsorships and grants. These instruments must comply with applicable laws and must not have any kind of improper influence on business, regardless of their propriety. 

The prohibition of corruption also applies to so-called “facilitation payments” (i.e. improper payments to a public official to expedite or secure the performance of a routine governmental task). 

3.2 Konflik kepentingan.

Mitra Bisnis kita harus menghindari semua, bahkan potensi, konflik kepentingan yang dapat menyebabkan risiko korupsi. Apabila Mitra Bisnis secara langsung atau tidak langsung terkait dengan karyawan Dräger,

pengungkapan tertulis lengkap mengenai konflik aktual atau potensi konflik tersebut harus disampaikan

kepada Dräger.

3.2 Conflicts of interest.  

Our Business Partners shall avoid all, even potential, conflicts of interest that may lead to risks of corruption. In the event that a Business Partner is directly or indirectly related to a Dräger employee, full written disclosure of the actual or potential conflict shall be made to Dräger.

3.3 Hukum persaingan dan antimonopoli.

Mitra Bisnis kita mematuhi semua peraturan dan hukum persaingan usaha yang sehat.

Oleh karena itu, Mitra Bisnis tidak boleh berpartisipasi dalam perilaku anti-persaingan usaha yang ilegal seperti penetapan harga, pembagian pasar atau pelanggan, atau persekongkolan tender. Juga dilarangmmenyalahgunakan posisi pasar yang dominan atau menyerukan boikot

3.3 Competition and antitrust laws.  

Our Business Partners observe all relevant rules and laws of fair competition.

Business Partners therefore must not participate in illegal anticompetitive behavior such as price fixing, sharing of markets or customers or bid rigging. It is also forbidden to abuse a dominant market position or to call for boycotts.

4 Penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab

(lihat daftar di bawah "Referensi")

Perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas bagi Mitra Bisnis kami dalam semua aspek penting kegiatan mereka. Hal ini termasuk melindungi air, tanah, dan udara dari polusi dan emisi. Setidaknya, Mitra Bisnis harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar lingkungan yang berlaku. Selain itu, Mitra Bisnis harus berusaha secara sistematis untuk mengurangi dampak kegiatan dan produknya terhadap lingkungan. Dräger mendorong Mitra Bisnis untuk mempertahankan ISO 14001 atau sertifikasi yang setara.

4 Responsible use of natural resources  

(see the list under “References”)

Environmental protection shall be a priority for our Business Partners in all significant aspects of their activities. This includes protecting water, land, and air from pollution and emissions. At a minimum, the Business Partners must comply with all applicable environmental laws, regulations and standards. Moreover, the Business Partners shall systematically strive to reduce the impacts of its activities and products on the environment. Dräger encourages the Business Partners to maintain ISO 14001 or equivalent certification.

5 Kepatuhan terhadap hukum perdagangan luar negeri

Mitra Bisnis kami harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur impor dan ekspor semua produk, suku cadang, komponen, data teknis, dan teknologi. Mitra Bisnis harus memberikan informasi yang benar dan akurat (misalnya mengenai klasifikasi) dan mendapatkan izin dan/atau persetujuan ekspor jika diperlukan.

5 Compliance with foreign trade law  

Our Business Partners shall ensure that they comply with all applicable laws and regulations governing the import and the export of all products, parts, components, technical data and technology. Business Partners shall provide truthful and accurate information (for example on classification) and obtain export licenses and/or consents where necessary.

6 Pencucian uang dan pendanaan teroris

Mitra Bisnis kami harus mematuhi undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku mengenai pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris. Mereka hanya akan berbisnis dengan orang-orang yang integritasnya telah diverifikasi sejauh yang disyaratkan oleh hukum.

6 Money laundering and terrorist financing  

Our Business Partners shall observe the applicable legal laws and regulations regarding the prevention of money laundering and terrorist financing. They will only do business with persons whose integrity they have verified to the extent required by law.

7 Pengadaan mineral dan mineral konflik yang bertanggung jawab

Mitra Bisnis kami, khususnya pemasok kami, harus memastikan bahwa barang yang disediakan untuk Dräger mematuhi persyaratan yang tercakup dalam cakupan peraturan pengendalian zat yang relevan.

Pemasok kami harus mendeklarasikan kandungan zat-zat Daftar Zat yang menjadi perhatian seperti yang tercantum dalam "yang Dapat Dideklarasikan Dräger". Kami berharap pemasok kami menerapkan langkahlangkah yang wajar untuk mengidentifikasi sumber-sumber mineral yang berpotensi menimbulkan konflik (timah, tantalum, emas, dan tungsten) di seluruh rantai pasokan dan memberikan informasi mengenai asal-usulnya kepada Dräger.

Pemasok harus secara wajar memastikan bahwa tantalum, timah, tungsten, dan emas dalam produk yang mereka kirimkan ke Dräger tidak secara langsung atau tidak langsung mendanai atau menguntungkan kelompok bersenjata yang menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pemasok harus melakukan uji tuntas terhadap sumber dan rantai kepemilikan mineral-mineral ini dan menyediakan hasilnya kepada Dräger.

7 Responsible sourcing of minerals and conflict minerals  

Our Business Partners, in particular our suppliers, shall ensure that the goods provided to Dräger comply with requirements covered under the scope of relevant substance control regulations. Our suppliers shall declare contained substances of concern as listed in the “Dräger Declarable Substances List”. We expect our suppliers to implement reasonable measures to identify sources of potential conflict minerals (tin, tantalum, gold, and tungsten) throughout the supply chain and provide information on their origin to Dräger.

Suppliers shall reasonably assure that the tantalum, tin, tungsten and gold in the products they deliver to Dräger does not directly or indirectly finance or benefit armed groups that are perpetrators of serious human rights abuses. Suppliers shall exercise due diligence on the source and chain of custody of these minerals and make these the results available to Dräger. 

8 Integritas keuangan

Mitra Bisnis kami harus melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan integritas dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik akuntansi standar.

8 Financial integrity   

Our Business Partners shall perform accounting and financial reporting with integrity and in accordance with applicable laws and standard accounting practice.

9 Penipuan dan kecurangan

Dilarang mencari atau mendapatkan keuntungan dalam apa pun dengan bertindak curang, menipu orang lain, membuat klaim palsu, atau mengizinkan orang lain untuk melakukan kegiatan ini. Ini juga termasuk pencurian, penggelapan, atau penyalahgunaan properti dalam bentuk apa pun.

9 Fraud and deception  

It is prohibited to seek or gain advantages of any kind by acting fraudulently, deceiving others, making false claims, or allow anyone else to do any of these activities. This also includes theft, embezzlement or any kind of misappropriation of property.

10 Perlindungan data dan keamanan informasi

Mitra Bisnis kami harus menjamin keamanan infrastruktur TI mereka, teknologi pabrik, sistem pemrosesan data yang digunakan (internal atau eksternal) dan aset informasi lainnya. Mereka harus melindungi Dräger kehilangan, kerusakan, atau gangguan operasi dalam hal data apa pun. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, data

pribadi, data teknis atau komersial, dokumen atau pengetahuan, dan juga sampel. Untuk tujuan ini, Mitra Bisnis harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keamanan data dan untuk memastikan tingkat perlindungan yang sesuai sehubungan dengan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan ketahanan sistem yang digunakan.

Mitra Bisnis harus menjamin perlindungan hak privasi data orang yang bersangkutan. Mereka harus memastikan bahwa karyawan mereka telah berkomitmen terhadap perjanjian kerahasiaan dan telah dibiasakan dengan peraturan perlindungan data yang relevan.

Mitra Bisnis kami harus secara teratur memeriksa proses internal, teknis, dan organisasi mereka untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data di bawah tanggung jawab mereka dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum perlindungan data dan keamanan informasi yang berlaku.

10 Data protection and information security  

Our Business Partners shall guarantee the security of their IT infrastructure, plant technology, of the data processing systems used (internal or external) and of other information assets. They shall protect Dräger against loss, damage or interruption of operations in terms of any data. This includes, but not limited to, personal data, technical or commercial data, documents or knowledge as well as any samples. To this end, Business Partners shall take appropriate measures to maintain data security and to ensure an appropriate level of protection with respect to confidentiality, integrity, availability and resilience of the used systems.

Business Partners shall guarantee the protection of the data privacy rights of the person concerned. They must ensure that their employees have committed to confidentiality agreements and been familiarized with the relevant data protection regulations.

Our Business Partners shall regularly check their internal, technical and organizational processes to ensure that any data processing under their responsibility is carried out in accordance with the requirements of the applicable data protection and information security law.

11 Perlindungan kekayaan intelektual

Mitra Bisnis kami harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku yang mengatur pernyataan hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan terhadap pengungkapan, paten, hak cipta, dan merek dagang.

11 Protection of intellectual property  

Our Business Partners shall act according to the applicable laws governing intellectual property rights assertions, including protection against disclosure, patents, copyrights, and trademarks.

12 Prinsip tanpa pembalasan

Mitra Bisnis kami harus melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa Mitra Bisnis mereka sendiri mematuhi Kode Etik Dräger untuk Mitra Bisnis atau, jika berlaku, Kode Etik mereka yang setara.

12 Non-retaliation principle  

Our Business Partners shall make the highest efforts to ensure that their own Business Partners comply with the Dräger Code of Conduct for Business Partners or, where applicable, their own equivalent Code of Conduct.

13 Kepatuhan rantai pasokan

Mitra Bisnis kami harus melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa Mitra Bisnis mereka sendiri mematuhi Kode Etik Dräger untuk Mitra Bisnis atau, jika berlaku, Kode Etik mereka yang setara.

13 Supply chain compliance  

Our Business Partners shall make the highest efforts to ensure that their own Business Partners comply with the Dräger Code of Conduct for Business Partners or, where applicable, their own equivalent Code of Conduct.

14 Dokumentasi dan pemantauan

Mitra Bisnis kami harus menyimpan catatan yang berlaku untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Kode Etik ini dan setuju bahwa Dräger dapat memverifikasi kepatuhan tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang dianggap tepat oleh Dräger. Langkah-langkah tersebut juga dapat mencakup pemeriksaan yang diumumkan terhadap Mitra Bisnis yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Dräger.

Mitra Bisnis harus menjawab secara tertulis segera setelah diminta untuk setiap pertanyaan yang mungkin timbul mengenai kepatuhan mereka terhadap Kode Etik ini.

14 Documentation and monitoring  

Our Business Partners shall keep applicable records to demonstrate compliance with this Code of Conduct and agree that Dräger may verify such compliance using measures deemed appropriate by Dräger. Such measures may also include announced examination of Business Partner conducted by Dräger appointees. 

The Business Partners shall reply in writing immediately upon request to any questions that may arise regarding their compliance with this Code of Conduct.

15 Konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan

Kepatuhan terhadap persyaratan Kode Etik merupakan hal yang penting dalam kerja sama kami dengan Mitra Bisnis. Dräger berhak untuk mengambil tindakan hukum yang sesuai jika Mitra Bisnis tidak mematuhi persyaratan ini.

15 Legal consequences of non-compliance  Compliance with the requirements of the Code of Conduct is essential to our collaboration with Business Partners. Dräger reserves the right to take appropriate legal actions if the Business Partner does not comply with these requirements.

16 Pelaporan potensi pelanggaran

Jika Mitra Bisnis kita mencurigai atau mengetahui adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran Kode Etik ini yang dapat memengaruhi hubungan bisnis dengan Dräger, mereka harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada Dräger dengan menghubungi Departemen Kepatuhan Dräger atau menggunakan "Saluran Integritas Dräger" tanpa penundaan.

16 Reporting of potential violations

If our Business Partners suspect or become aware of a breach of law or a breach of this Code of Conduct which may affect the business relationship to Dräger, they shall report such breach to Dräger by contacting the Dräger Compliance Department or use the “Dräger Integrity Channel” without delay.

Kedua opsi di atas tersedia melalui situs web Kepatuhan Dräger:

Both above options are available via the Dräger Compliance website:

www.draeger.com/compliance

Jika terjadi pelanggaran privasi data, pemberitahuan segera diperlukan.

In case of data privacy breaches immediate notification is required.

17 Kontak

Jika ada pertanyaan umum mengenai Kode Etik ini atau prosedurnya, Mitra Usaha harus menghubungi narahubung Dräger, misalnya di bagian Penjualan atau Pengadaan yang relevan.

17 Contact 

In case of general questions on this Code of Conduct or the procedure, the Business Partner should get in touch with its Dräger contact person, e.g. in the relevant Sales or Procurement department.

Kode Etik ini disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Versi bahasa Inggris dari Kode Etik adalah yang menjadi rujukan untuk tujuan apapun (termasuk, untuk menghindari keragu-raguan, apabila terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia).

This Code of Conduct is drawn up in the Indonesian and English languages. The English language version of this Code of Conduct prevail for all purposes (including, for the avoidance of doubt, where there are inconsistencies between the English language version and the Indonesian language version).

References

1. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

2. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

3. International Labour Organization (ILO), all documents listed below:

4. ILO Convention 79 (C79 Night Work of Young Persons (Non- Industrial Occupations) Convention, 1946)

5. ILO Convention 87 (C87 Freedom of Association, 1948)

6. ILO Convention 98 (C98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949)

7. ILO Convention 100 (C100 Equal Remuneration Convention, 1951)

8. ILO Convention 138 (C138 Minimum Age Convention, 1973)

9. ILO Convention 182 (C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999)

10. ILO Convention 29 (C29 Forced Labour Convention, 1930) with its protocol dated 11 June 2014

11. ILO Convention 105 (C105 Abolition of Forced Labour Convention, 1957)

12. ILO Convention 111 (C111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958)

13. ILO Convention 159 (C159 Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983)

14. ILO Convention 155 (C155 Occupational Safety and Health Convention, 1981)

15. ILO Recommendation 164 (R164 Occupational Safety and Health Recommendation, 1981)

16. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas 

17. Minamata Convention on Mercury (2013)

18. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (2001)

19. ISO 14001

20. ISO 45001

21. REGULATION (EU) 2017/ 821  OF  THE  EUROPEAN  PARLIAMENT  AND OF THE COUNCIL - of 17 May 2017 - laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas (europa.eu)

22. UK Modern Slavery Act

23. UN Guiding Principles on Business and Human Rights

24. German Supply Chain Due Diligence Act

25. UN Convention against Corruption